Oleh : Dr. Rohmat Mulyana

A. Pembatasan dan Pencerahan Istilah

Ada dua istilah yang harus dicermati berkenaan dengan pencarian dua model pendidikan yang berkeadilan social. Istilah yang dimaksud adalah “pendidikan” dan “berkeadilan sosial”. Kedua istilah itu perlu dibahas terlebih dahulu karena keduanya mengandung pengertian yang cukup luas, sehingga perlu dibatasi.

Seperti yang berlaku selama ini pendidikan sebagai sistem pendidikan formal( persekolahan), pendidikan informal(keluarga), dan pendidikan non formal ( Masyarakat). Dengan tidak mengurangi arti penting pendidikan informal dan non-formal, saya lebih tertarik untuk membahas pendidikan dalam konteks pendidikan formal persekolahan. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan antara lain: 1), Kritik sosial lebih sering terjadi pada lembaga pendidikan formal sebagai akibat kurang demokratisnya kebijakan makro (macro policy) dan praktik pendidikan, yang pada gilirannya pendidikan cenderung berpihak pada kelompok kuat dan berlaku eksklusif; 2)Tinjauan kritis terhadap pendidikan formal dapat dilakukan secara sistemik, karena lembaga itu merupakan sistem yang dirancang secara khusus dan lebih terkondisi; 3) penilikan terhadap pendidikan formal relatif lebih mudah untuk menyusun kesimpulan-kesimpulan sementara, karena disana tersedia banyak data yang dapat direferensikan; dan 4). Tinjauan filosofis pendidikan formal tampaknya cukup beragam, mulai dari yang tradisional sampai yang kontemporer. Untuk itu, pada bagian selanjutnya penggunaan istilah pendidikan dalam makalah ini selalu merujuk pada pendidikan formal persekolahan, walaupun tidak secara eksplisit diterakan.

Seperti halnya istilah pendidikan, berkeadilan sosial juga memerlukan pembatasan istilah. Pertanyaan pokokyang mungkin muncul mengenai pemahamn berkeadilan sosial adalah : dari sudut pandang manan sebuah pendidikan dianggap memiliki kadar keadilan sosial? Pertanyaan itu sangat erat kaitannya dengan tatanan masyarakat yang diatur oleh suatu sistem negara. Dalam konteks masyarakat kita yang berdasrkan Pancasila, istilah keadilan sosial tentu akanberbeda dari masyarakat Liberal yang mengusung kebebasan individu atau dari masyarkat sosialis yang mengutamakan pemerataan sosial secara mutlak. Saya melihat, bahwa konsep pendidikan yang berkeadilan sosial dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesi secara ideal berada pada titik optimal dari kedua konsep ideologi negaratersebut – hak individu dikembangkan, sementara prinsip-prinsip kepentingan sosial sebagai individu tidak diabaikan. Keadaan itu, bagaimana punmemerlukan upaya untuk mengartikulasikan pendidikan dengan kadar keadilan sosial yang lahir secara khas dengan tetap mengacu pada falsafah Pancasila sebagai dasar idiil-nya.

Pertanyaan lain yang sekaitan dengan konsep keadilan sosial adalah: Apakah konsep berkeadilan sosial yang dimaksud identik dengan konsep keadilan dalam Islam yang melibatkan hukum Allah sebagai sumber keadilan tertingi? Ini pun perlu penelaahan secara cermat. Meski negara kita meletakan dasar negara dengan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pertama dan keadilan sosial sebagai sila kelima, pada kenyataannya tidak dengan serta merta hukum Islam yang mengandung keadilan sosial itu dapat diberlakukan. Masyarakat kita yang heterogen berimplikasi pada pemahaman yang berbeda dengan klausul keesaan Tuhan dan keadilan sosial, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap pengaturan wilayah praksis-amaliah beragama dalam pendidikan. Konsekuensi logis dari kenyataan itu, semangat kultural-religi masyarakat muslim dalam menuntut “Keadilan Sosial” pendidikan perlu disinergikan dengan rambu-rambu peraturan dan hukum positif sebagai sumber hukum keadilan yang diberlakukan pemerintah.

Dalam pemahaman filosofis seperti itu, konsep pendidikan yang berkeadilan sosial dapat dirumuskan sebagai penddikan yang menganut prinsip keseimbangan dan pemerataan hak dan kewajiban pendidikan berdasarkan pada kemajemukan keyakinan beragama, gender, ekonomi, abilitas pribadi, dan akses informasi dari semua warga. Dengan demikian realitas sosial yang pluralis dan heterogen dapat benar-benar dijadikan sebagai akar kekuatan akar rumput (Grass Root) dalam membangun model pendidikan yang berkeadilan sosial, dimana kepentingan masyarakat benar-benar terayomi.

Secara makro, persoalan klasik pendidikan sering terjadi pada dua titik, yaitu idalisme dan realitas pendidikan. Persoalan yang berkenaan dengan idealisme dapat ditemukan dari adanya kekeliruan pemilihan filosofi pendidikan, yang pada gilirannya berdampak kurang kondusif bagi praktik pendidikan. Sementara itu, persoalan realitas pendidikan dapat muncul sebagai persoalan tunggal,- meski idealisme pendidikan sudah benar dan ajeg, realitas pendidikan kadang tidak sesuai dengan cita-cita yang telah dirancang. Dalam konteks pendidikan nasional, persoalan pertama dapat ditemukan dalam pendidikan pada masa Orde Baru (Orba) yang berorientasi pada kemapanan untuk waktu yang sangat lama. Sistem pendidikan yang sentralistik dalam masyarakat berkembang meski digunakan oleh sejumlah negara sejenis, tetapi rentang waktu yang demikian lama (32 tahun), telah menempatkan sistem pendidikan semacam itu menjadi kurang relevan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kesalahan filosofis pendidikan pada saat itu lebih diakibatkan oleh-meminjam istilah Gus Dur,- “perlakuan seolah-olah” bahwa sistem pendidikan sentralistik dapat diberlakukan selamanya. Padahal tatnan masyarakat terus berubah dan tuntutan pendidikan lebih demokratis terus berkembang.

Berbeda dari masa Orde Baru (Orba), pendidikan saat ini lebih mengutamakan kepentingan hidup orang banyak. Pendidikan dirancang secara desentralistik, meski pemerintah masih tetap memegang kebjakan umum, dan tetap memusatkan pengaturan agama, keuangan dan hukum. Dengan demikian, peluang ke arah keadilan sosial dengan menempatkan keragaman penyelenggaraan pendidikan sesuai denga potensi masyarakat mulai mendapat prioritas. Persoalan yang tengah dihadapi adalah bagaimana agar idealisme pendidikan yang populis itu dapat secara konsisten terimplementasi dalam praktik pendidikan yang benar-benar memperjaungkan prinsip keadilan sosial dalam konteks kebebasan beragama, perlakuan kesetaraan terhadap gender, perlakuan kesempatan pendidikan berdasarkan kemampuan ekonomi, akses informasi, dan abilitas pribadi. Inilah yang harus kita kawal agar pendidikan tidak keluar dari koridor semangat reformasi.

B. Peluang dan Tantangan

Perubahan arah kebijkan pendidikan dari sentralistik ke desentralistik merupakan salah satu peluang yang cukup kondusif bagi terciptanya pendidikan yang berkeadilan sosial. Meski pemberlakuan sistem pendidikan ini masih belum merata, khususnya untuk pendidikan yang dikelola oleh Departeman agama (MI, MTS, MA), arah kebijkan pendidikan itu telah mencerminkan adanya i’tikad baik dari pemerintah untuk semakin memberdayakan potensi masyarakat secara bottom-uf. Betapa tidak, kebijakan desentralisasi pendidikan yang dibarengi dengan adanya otonomi pendidkan dapat memberikan peluang bahwa keanekaragaman potensi kultural, geografis, ekonomi, dan psikologis masyarakat semakin mendapat tempat untuk diberdayakan. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang tengah dikembangkan saat ini lebh inklusif, akomodatif dan populis jika dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Hanya saja, lagi-lagi hal itu hanya akan mampu meyakinkan publik jika idalisme kebijakan pendidikan itu benar-benar teruji dalam realitasnya sebagai sistem yang berpihak pada kepentingan-kepentingan masyarakat lemah sebagai wujud kebijakan afirmatifnya.

Saat ini, kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kepentingan masyarkat tereksplisitka lebih tegas dengan lahirnya Undang-undang Sisdiknas. Dengan lahirnya UU tersebut, kemungkinan-kemungkinan untuk membangun pendidikan yang berkeadilan sosial tercermin dari adanya kalusul perluasan akses pendidikan, revitalisasi pendidikan islam, restrukturisasi kurikulum dan reorganisasi manajemen sekolah yang mengedepankan prinsip disparitas dan keadilan. Dengan cara demikian, beberapa tahun ke depan diharapkan pendidikan dapat dikelola secara optimal, yang pada gilirannya dapat menyeimbangkan antara prinsip persamaan dan pemerataan dengan prinsip keadilan pendidikan untuk komunitas masyarakat majemuk. Untuk itu, pendidikan yang berkeadilan sosial memiliki relevansi yang cukup kuat dengan arah kebijakan pemerintah saat ini.

Pada kenyataannya kita tidak dapat mengingkari bahwa dalam membangun sistem pendidikan yang ideal tersebut, sejumlah tantangan harus kita hadapi. Kualita sumber daya manusia Indonesi yang masih rendah. Karena itu, tingkat kesadarn hukm, kemampuan akademik, kemampuan ekonomi, kepekaan informasi, dan motivasi berkarya masyarakat kita juga rendah. Hasil-hasil penelitian membuktikan bahwa keadaan sumberdaya manusia Indonesia tidak lebih baiak dari negara tetangga kita di ASEAN. Keadaan itu, bagaimana pun menjadi tantangan berat dalam penyelenggaan pendidikan pada era otda sekarang ini.

C. STRATEGI UMUM

Dalam menggagas pendidikan yang berkeadilan sosial banyak isu strategis yang perlu Mendapat perhatian secara serius. Isu t ersebut adalah : perlakuan gender, pemerataan ekonomi, aksesibitas informasi, abilitas pribadi, dan keyakian beragama. Oleh karena itu, strategi umum yang dapat dilakukan agar pendidikan pendidikanmemiliki kadar berkeadilan sosial; dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu (1) demokratisisi pendidikan sebagai payun konsep, dan (2) perhatian terhadap sasaran khusus sebagai konsekuensi dari adanya demokratisasi pendidikan.

1. Demokratisasi Pendidikan

Demokratisasi pendidikan ini mencakup tiga strategi, yaitu, Pertama, pendidikan harus mampu membuka perluasan dan pemerataan kesempatan kepada setiap warga negara untukm emperoleh pendidikan. Upaya perluasan dan pemerataan pendidikan sebenarnya telah dilakukan pemerintah dengan adanya kesempatan pendidikan dasar sembilan tahun. Hasi yang dicapai cukup memuaskan yang ditunjukan oleh menngkatnya APM dan APK. Namun akibat krisis ekonomi dan konflik sosial, angka partisipasi pendidikan tersebut menjadi menurun. Oleh sebab itu, strategi yang perlu dilakukan adalah pemantapan pendidikan dasar sembilan tahun, pemberian bea siswa dengan sasaran strategis, pemberian insentif kepada guru yang bertugas di daerah terpencil, pemantapan sistem pendidikan terpadu untuk anak berkelainan, dan peningkatan keterlibatan peran serta masyarakat dalam membantu pendidikan.

Kedua, pendidikan harus diarahkan pada tercapainya pendidikan unutk semua (Education for all). Ada kecendrungan bahwa program pendidikan hanya berorientasi unutuk elompok tertentu, terutama pada institusi yang diklaim masyarakat sebagai kelompok sekolah “favorit”. Pada sekolah ini tidak cukup ruang untuk kelompok lain dalam mengakses pendidikan. Apabila dibiarkan maka kondisi ini dapat berdapampak pada perlakuan diskriminatif terhadap anak bangsa. Demikian pula, pemberlakuan sistem peneriman mahasiswa baru Ptun yang dilakukan melalui penelusuran minat-bakat dan potensi (PMBP) berpotensi untuk menyemaikan benih diskriminatif kalau tidak dilakukan secara transfaran dan berorientasi akademik. Padahal masih banyak peserta didik yang memilki kemampuan akademis yang belum tersntuh oleh lembaga pendidikan unggul. Unutk memecahkan masalah ini perlu diakomodasi ide-ide “pendidikan Untuk Semua”, ayng antara lain membuka kesempatan kepada semua siswa dimana pun dan kapan pun.

Ketiga, pendidikan harus membuka peluang akan hak-hak masyarakat termasuk hak pendidikan. Selama ini ada anggapan bahwa sebagai masyarakat dan orang tua masih kurang peduli terhadap pendidikan anaknya. Sikap demikian tidak dapat dibiarkan secara terus menerus karena dapat berakibat terhadap penurunan martabat anak, masyarakat bahkan pemerintah. Untuk itu, dimasa mendatang pengakuan hak pendidikan bagi semua warga negara perlu disosialisasikan kepada publik.

2. Perhatian Terhadap kelompok Saasaran Khusus

Perhatian terhadap kelmpok sasaran kelompok khusus meliputi strategi; Pertama, persamaan hak pendidikan atas dassr gender. Dalam pendidikan, kaum perempuan-khususnya kelompok usia sekolah- masih termasuk kelompok beruntung. Dilihat dari angka partisipasi pendidikan, partisipasi anak perempuan cenderung rendah daripada usia anak laki-laki. Kekurang-seimbangan ini disebabkan oleh banyak faktor, yang paling utama adalah faktor budaya yang melekat pada sebagaian masyarakat. Misalnya, ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh jenjang pendidikan tingi karena pada akhirnya ia akan kembali ke dapur. Akibatnya pada wahana pendidikan yang populis sekalipun, partisipasi anak perempuan masih rendah. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu ke depan, akses pendidikan bagi Kaum Hawa pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan perlu diperluas.

Kedua, pendidikan harus mampu menjangjau masyarakat terpencil. Masyarkat terpencil bak secara geografis maupun sosio-kultural merupakan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan secara normal. Untuk itu, perlu dikembangkan strategi pendidikan yang lebh sesuai dengan kondisi masyarakat mereka. Adapaun strategi yang perlu dikembangkan adalah sekolah kecil, sekolah terpaun, SLTP/MTS Terbuka, model Guru kunjung, insentif khusus kepada Guru, dan paket-paket materi fungsional yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

Ketiga, pendidikan harus mampu membuka kesempatan kepada siswa yang kurang beruntung. Yang dimaksud siswa kutrang beruntung adalah mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan secara struktural-kultural mereka berada pada posisi termarjinalkan. Kelompok masyarakat ini adalah: mereka yang tidak meiliki pekerjaan tetap, kaum gelandangan atau meraka yang tinggal di daerah terpencil. Untuk dapat mengangkat kelompok ini perlu dikembangkan model pendidikan yang mampu memberdayakan mereka yang materi dan cara penyampainyannya disesuaikan dengan keadaan kelompok tersbut.

Keempat, pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama kepada para penyandang cacat. Dewas ini masih banyak kalangan masyarakat yang belum menerima secara positif kehadiran penyandang cacat. Sebagian besar masih memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap siswa yang berkelainan dilihat dari perspektif pendidikan, hal itu bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Karena itu, model pendidikan yang menyatukan mereka dengan anak lain. Dengan cara seperti itu, anak yang “berkelainan” memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan anaknormal, sekaligus mendidik anak normal untuk seecara jujur dan sukarela menerima kehadirannya.

Terakhir, pendidikan harus mampu mengayomi anak cemerlang. Secara hukum sebenarnya Pendidikan Nasional telah memberikan perhaitan terhadap anak cemerlang dalam belajar. Yang dimaksud anak cemerlang adalah mereka yang memiliki berbagai potensi dan kinerja unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Pengembangan potensi mereka secara optimal diharapkan akan memberikan kontribusi berharga bagi kehidupan bangsa. Secara ideal pengembangan pendidikan yang bersifat individual bagi mereka akan sangat cocok, tetapi dalam kondisi pendidikan kita yang melibatkan banyak peserta didik, perhatian terhadap anak cemerlang dapat dilakukan melalui model terpadu, yakni tetap melibatkan mereka dengan anak rata-rata tetapi dalam hal-hal tertentu mereka diberikan muatan pembelajaran tambahan.

Penulis adalah ketua Mabincab PMII kab. Bandung