Oleh: Hilman*

Sejak awal kehadirannya, agama di figurasikan dan di fungsikan sebagai ajaran Ilahi yang menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, pejuang kebenaran, penegak keadilan dan spirit bagi terjadinya perubahan sosial. Sudah pasti, ajaran agama senantiasa berorientasi meminimalisir bahkan menghapuskan segala bentuk kedzaliman dalam kehidupan dimuka bumi.

Disaat kehidupan manusia dilanda kegelapan; manusia tidak lagi menjadi ‘Manusia” karena kelembutan nuraninya telah diselimuti nafsu dan amarah, sehingga menjadi makhluk yang biadab. Di Zaman Nabi Musa, hampir semua anak laki-laki dibantai oleh kedzaliman Raja Fir’aun demi pemuasan syahwat kekuasaannya, dizaman nabi Isa penindasan dan pelacuran merajalela. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad, kehidupan umat manusia mencapai titik puncak kegelapan dengan memposisikan wanita tidak lebih dari seekor hewan piaraan, bahkan lebih rendah. Sehingga sangat hina status sosialnya bagi sebuah keluarga yang ditakdirkan mendapatkan bayi perempuan, akibatnya bayi perempuan di buang bahkan di bunuh saat dilahirkan.

Dalam kegelapan zaman seperti itu, agama senantiasa hadir dan setia menjadi pelita yang menerangi jalan serta mengarahkan manusia untuk kembali menuju kehidupan yang lebih beradab, kehidupan yang berpijak kepada nilai-nilai Ilahiah. Maka benarlah kiranya apa yang diungkapkkan Chaiwat Shata sebagai seorang agamawan berkebangsaan Fakistan “agama tercipta unruk manusia, tapi tidak manusia tercipta untuk agama”

Dalam esensi ajarannya, setiap agama senantiasa tampil dalam dua dimensi yang berbeda. Bagaikan dua mata uang yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dimensi pertama, agama hadir sebagai ajaran spiritiual, untuk membangkitkan kesadaran manusia tentang pengalaman dalam mencapai dan berhubungan dengan realitas tertinggi (Tuhan). Dimensi kedua adalah dimensi sosial, yaitu kesadaran dan pengalaman keagamaan yang dimanifestasikan dalam pengamalan moral ketika melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Sehingga agama disamping sebagai jalan untuk mencapai derajat ke-Tuhan-an, sekaligus menjadi motor yang menggerakan laju transpormasi sosial.

Memposisikan agama sebagai nilai spiritual yang bersifat personal tidak berarti kehidupan beragama seseorang terbebas dari tanggungjawab sosialnya. Keberagamaan yang disandarkan kepada jangkar kesadaran personal-transendental itu yang akan memberikan kontribusi aktif terhadap penyelsaian segala bentuk problem kemanusiaan.

Akan tetapi pada kenyataaanya, agama yang seharusnya menjadi pelita bagi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan, telah mengalami berbagai distorsi nilai ditangan pemeluknya. Konflik horizontal-vertikal kini tengah megancam kehidupan umat manusia-Indonesia untuk pecah menjadi aneka kepingan sosial yang dengan kejam menyayat sejarah peradaban dengan kisah kesedihan dan penderitaan. Kebebasan beradab menjelma menjadi kebebasan biadab, diasaat para elit saling membunuh karakter satu sama lain, dan disaat itu pula setiap kelompok dengan beringas saling membusukan antar etnis, ras dan religi. Dengan dalih perdamaian, rasa keagamaan umat dengan mudah dikobarkan untuk semakin membakar beragam perbedaan, kecurigaan dan permusuhan dalam masyarakat, semuanya tidak pernah lepas dari permasalahan agama.

Kasus pembubaran Ajaran Ahmadiyah yang dilakukan oleh umat yang mengatasnamakan diri Forum Ummat Islam Indonesia (FUII) yang terjadi baru-baru ini di Parung Bogor, yang diikuti dengan dikeluarkannya fatwa MUI tentang pengharaman aliran Ahmadiyah ajaran Liberalisme, Pluralisme dan Sekulerisme. Bukan main ‘monopoli teks’ yang dilakukan oleh MUI telah menimbulkan gejolak kekerasan dengan munculnya aksi-aksi penutupan gereja oleh kelompok diatas.

Mengapa agama yang seharusnya mejadi perekat persaudaraan, pada kenyataaanya malah berbalik menjadi sumber konflik dalam masyarakat? Nilai-nilai spsial yang dibingkai dalam budaya lokal sejak dideklarasikannya negara Indonesia sekejap telah musnah karena kekeliruan cara beragama. Sekurang-kurangnya ada dua sebab utama yang menyebabkan agama terjerembab ke dalam lumpur kehancuran. Pertama, telah terjadi penyalah gunaan peran agama oleh para penguasa negara dengan melakuka politisasi terhadap nilai-nilai agama. Agama yang seharusnya menjadi “teks yang jujur” kerap dimanipulasi untuk kepentingan penguasa dan kekuasaan. Agama dijadikan alat untuk melegitimasi berbagai kebijakan yang senantiasa menindas, memeras dan mengoyak nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya menjadi misi universal dari agama itu sendiri.

Bukan hanya para aparatur negara yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan peran agama, akan tetapi para tokoh agama-pun ikut bertanggungjawab atas runtuhnya bangunan nilai agama. Kita sering menyaksikan-apalagi di zaman sekarang banyak tokoh agama yang terlibat kedalam berbagai ornamen politik praktis (tidak berarti melarang pemuka-pemuka agama terlibat dalam kancah politik praktis), hal itu seringkali membuat kejujuran beragamanya ternodai oleh berbagai muatan kepentingan, dan imbasnya agama dijadikan sebagai alat utama untuk meraih ambisi politiknya. Mereka tidak segan-segan memperjual-belikan ayat-ayat agama untuk memperlancar dan memuaskan syahwat kekuasaanya. Tidak sebatas itu, para pemuka agama-terlebih dari golongan fundamentalis dan konservaitif sangat gencar melakukan penafsiran-penafsiran tekstual, sempit, dan ekslusif terhadap ayat-ayat agama yang universal, dengan tidak pernah mempertimbangkan realitas sosial. Sehingga agama tidak lagi tampil humanis dan toleran akan tetapi egois, keras dan kejam.

Fenomena munculnya MUI sebagai wadah bagi para ulama para penguasa. Kalau boleh meminjam bahasanya Arip Budiman, ulama yang tergabung dalam MUI adalah ulama bikinan pemerintah bukan pengakuan objektif dari masyarakat. Sehingga sangat wajar apabila dalam setiap fatwa yang dikeluarkannya akan senantiasa searang dengan berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah. Dalam situasi inilah apa yang disebut Gus Iim “Imperialisme teks” oleh tokoh agama menampakan bentuknya.

Akhirnya banyak kejahatan kemanusiaan yang awalnya disebabkan karena kekeliruan penafsiran dan pemahaman beragama. Kasus Tasikmalaya, Ambon, Maluku, Poso, Aceh, Bali pemboman JW Marriott, terakhir pembubaran ajaran Ahmadiyah dan penutupan gereja, menjadi deretan ‘sejarah hitam’ kemanusiaan atas dosa yang ditimbulkan karena kesalahan beragama. Padahal sejatinya agama tercipta untuk manusia dalam mencapai keadilan daan perdamaian sosial, bukan manusia tercipta untuk keberlangsungan agama. Dan agama terlahir untuk kemanusiaan, sedang cita ideal kemanusiaan adalah persaudaraan dan persamaan derajat serta status kehambaan dihadapan Allah, yakni suatu ketaqwaan (QS;49:13).

Kedua, agama hanya dijadikan institusi spiritual yang menampung berbagai keluh kesah orang-orang yang kalah dari pertarungan kehidupan. Agama dijadikan alat untuk menghibur, membius diri dan lari dari kenyataan dengan nyanyian-nyanyian surgawi. Ia mengingatkan kita pada Karl Marx yang mengecam agama sebagai “nafas dari makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tak berhati, jiwa dari kebekuan yang tak bernyawa dan candu masyarakat. Agama tidak lebih sebatas opium yang hanya memberikan ketenangan sesaat tanpa menyentuh dan menyelsaikan permasalahan yang sesungguhnya dihadapi. **

Mengembalikan Agama Ke dalam Khittah-nya

Sejarah mencatat bahwa dalam perkembangannya terdapat agama yang hilang dari peredaran bersamaan dengan tenggelamnya sebuah peradaban, tetapi masih ada pula yang tetap bertahan mengiringi pasang-surutnya arus peradaban manusia. Dalam kasus sejarah tersebut tidak benar jika diambil kesimpulan bahwa hilangnya agama tersebut akibat dari hancurnya sebuah peradaban, justru sebaliknya hancurnya sebuah peradaban diakibatkan karena agama telah gagal memberikan kontribusi visi spiritual serta paradigma etika dan moral yang dapat menunjang sebuah peradaban agar dapat bertahan dan berkembang. Oleh karenanya itu baiknya masa depan sebuah agama bukan tanpa syarat, akan tetapi ditentukan oleh kapasitas peranan agama itu sendiri dalam mengembangkan peradaban manusia.

Sehingga agama yang akan tetap survive di masa depan adalah agama yang multi- fungsional, baik personal maupun sosial. Artinya, jika pada aspek personal agama mampu memberikan pencerahan dan membentuk kesalehan individual, maka pada aspek sosial agama harus menjadi motor kritik terhadap segala bentuk penyelewengan kehidupan. Agama yang telah mengalami penyimpangan harus segera direformasi, sehingga tercipta versi baru dari agama-agama lama dengan formulasi yang begitu radikal sehingga nyaris tidak dikenal, dalam rangka menjawab berbagai kebutuhan umat manusia. Atas dasar itulah AJ. Toynbee menyandarkan harapan bahwa suatu saat agama akan menjadi sumber ajaran yang mampu menyelesaikan segala bentuk problem kemanusiaan.

Agar agama kembali kepada khitahnya, sekurang-kurangnya ada beberapa upaya yang harus segera dilakukan. Pertama, kita harus melakukan sterilisasi agama dengan membumi-hanguskan benalu-benalu yang tumbuh subur ditubuh agama. Agama harus terbebas dari muatan-muatan kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi serta segala bentuk kepentingan yang tidak selaras dengan visi dan misi awal dari agama itu sendiri. Sesekali agama ditumpangi muatan kepentingan, maka manipulasi agama-pun sudah pasti terjadi. sebab ketika agama masuk pada wilayah kepentingan, maka ia akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan lain yang merasa direbut lahan politiknya. Dari situlah konflik sosial keagamaan akan subur bermunculan. Dalam kerangka inilah barangkali faham sekulerisme menjadi pilihan terbebasnya agama dari intervensi kepentingan politik penguasa.

Kedua, kita harus mampu meluruskan kekeliruan penafsiran agama yang dilakukan secara parsial terhadap teks-teks yang universal. Otoritas tafsir agama yang bersifat hegemonik, ekslusif dan monopolistik harus kita rombak baik secara intelektual, maupun secara kultural. Telah banyak sejarah hitam tentang hancurnya peradaban manusia yang disebabkan oleh kesalahan dalam memahami teks-teks agama. Maka kita membutuhkan jangkar penafsiran yang lebih universal, arif, terbuka dan membebaskan, bukan penafsiran yang parsial, sempit dan meresahkan kehidupan manusia.

Tentu saja dalam melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks agama harus benar-benar disesuaikan dengan realitas sosial yang tengah dihadapi umat. Ini meniscayakan dalam melakukan proses penafsiran terhadap teks harus benar-benar ilmiah dan kontekstual. Maka perangkat-perangkat keilmuan sosial dan nalar pemikiran kritis transformatif menjadi sebuah keniscayaan. Pada kerangkan inlah liberalisme pemikiran begitu diperlukan agar menghasilkan produk penafsiran teks kontekstual.

Ketiga, mengembalikan agama sebagai lokomotif personal dan sosial. Seandainya agama mampu mencetak kepribadian yang saleh, maka agama juga harus mampu menggerakan umat untuk melakukan perombakan terhadap segala bentuk ketimpangan. Dalam kontek inilah umat tidak lagi ditafsirkan sebagai kelompok yang homogen, karena akan menimbulkan diskriminasi sosial. Umat harus dilihat sebagai perpaduan dari kelompok-kelompok masyarakat dengan latar belakang ras, suku, agama dan budaya yang berbeda dengan satu tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang berkeadilan sosial. Maka semangat pluralisme menjadi satu-satunya pilihan dalam mewujudkan keadilan sosial.

Dalam konteks inilah maka agama tidak lagi menjadi “candu” (opium) masyarakat, sebaliknya agama menjadi energi kinetik yang potensial. Teks-teks agama yang selama ini pasif akan menjadi pro-aktif dan liberatif. Nilai-nilai agama yang tumpul akan berubah menjadi pisau analisa dalam mencari problem solving penyakit kemanusiaan. Dalam penyatuan fungsional ini agama tidak lagi terpisah dari kenyataan, akan tetapi melebur dan mewarnai segala bentuk peradaban
Penulis adalah alumni PMII Kab.Bandung