Bandung 10 Mei 2007

Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang pintu Tol Cileunyi di Jln.Cileunyi-Cibeusi, Desa Cileunyi Wetan, kec. Cileunyi, Kab. Bandung akhirnya membongkar sendiri kios serta lapaknya, Rabu (9/5). Pembongkaran itu merupakan tindak lanjut dari keputusan PT Jasa Marga untuk menertibkan PKL di pintu masuk Tol Cileunyi.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Jasa Marga memberikan waktu sampai kemarin kepada para PKL untuk membongkar kios dan lapaknya. Apabila PKL tidak mau membongkar sendiri, maka PT Jasa Marga dibantu Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Bandung akan melakukan bongkar paksa. Berdasarkan pemantauan di lapangan,
mulai pukul 09.00 WIB, para PKL mulai membongkar kios dan lapaknya. Proses pembongkaran mendapat penjagaan ketat dari petugas Polsek Cileunyi dan Pengendalian Masyarakat (Dalmas) Polres Bandung sebanyak 1 satuan setingkat kompi (SSK).
Proses pembongkaran diwarnai aksi unjuk rasa berupa penolakan yang dilakukan puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati. Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu
melakukan aksi protes dengan cara berorasi dan merobohkan beberapa kios yang tidak dibongkar pemiliknya. Para PKL ang sebelumnya sudah menerima pemberitahuan dari PT Jasa Marga, justru tidak melakukan aksi protes. Para PKL yang sudah menerima surat pemberitahuan sebanyak tiga kali tersebut, menyadari bahwa sepanjang pintu masuk tol tidak boleh digunakan untuk berjualan. “Namun, saya kecewa dengan sikap Jasa Marga, mengapa mereka tidak melarang dari dulu? Setelah kami berjualan lebih dari 5 tahun, kini harus dibongkar,” kata Wiwin (25), pedagang tahu Sumedang.
Menurut Wiwin, setelah kiosnya dibongkar, ia dan suaminya harus putar otak untuk menghidupi keluarga. Pasalnya, berdagang tahu sumedang merupakan mata pencaharian untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anaknya.
“Saya tidak memiliki keahlian lain untuk mencari uang. Hanya berdagang tahu saja yang saya bisa,” kata Wiwin yang berharap PT Jasa Marga memberikan solusi yang terbaik bagi PKL.
Pendekatan persuasif
Sementara itu, Humas Jasa Marga, Iwan Mulyawan, S.H. mengatakan, pembongkaran PKL di jalan akses gerbang Tol Cileunyi mengacu kepada Undang-undang (UU) No. 38/2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2005
tentang Jalan Tol. Menurutnya, penertiban sudah dilakukan sesuai prosedur dan pendekatan persuasif. “Sebelum melakukan pembongkaran, kami terlebih dahulu melayangkan surat pemberitahuan sebanyak 3 kali kepada para pedagang, yaitu pada tanggal 9, 16, dan 24 Maret,” jelas Iwan kepada wartawan.
Selain itu, lanjutnya, PT Jasa Marga telah melakukan rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuda, agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta lintas lainnya sebanyak 2 kali. Menurut Iwan, dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa berdagang di sepanjang jalur tol sangat berbahaya. “Rencananya setelah bersih dari PKL, kami akan melakukan penghijauan di sepanjang jalur itu,” ungkapnya. Mengenai kemungkinan ada PKL yang membandel dengan mendirikan kembali kios atau lapak di tempat yang sekarang ditertibkan, Iwan mengatakan, PT Jasa Marga tidak akan segan-segan
bertindak tegas. “Jika setelah tahap penghijauan diberlakukan masih ada pedagang yang membandel, kami akan memberikan tindakan tegas sesuai peraturan,” tegasnya.