Oleh Hilman Wiranata

Siapa pun akan menyadari bahwa betapa susah menjalani hidup saat ini. Lengkap sudah beban dan derita yang dihadapi masyarakat. Di tengah-tengah melambungnya harga jual bahan bakar minyak sebagai dampak dicabutnya subsidi BBM oleh pemerin tah, kini diperparah oleh datangnya musim kemarau yang membuat sebagian besar petani mengalami gagal panen. Realitas tersebut telah memaksa sebagian besar masyarakat, khususnya Jawa Barat, mengganti kebiasaan memasak praktis dari menggunakan fasilitas minyak tanah menjadi kayu bakar. Maka, meminjam istilah dari Dhipa Galuh Purba, hawu menjadi solusi alternatif bagi “suksesi” masak-memasak dengan biaya murah meriah, bahkan dengan sedikit mengorbankan waktu dan tenaga yang semuanya bisa didapat secara gratis.

Namun, menjadikan hawu sebagai alternatif untuk masak-memasak tidak semudah yang dibayangkan, bahkan akan mengancam keselamatan. Bukan ancaman banjir atau longsor, melainkan kebakaran di lingkungan si pemakai. Ada beberapa indikator yang berkaitan dengan ancaman penggunaan hawu bagi terjadinya kebakaran.

Pertama, secara ekonomi keluarga yang menggunakan hawu sebagai alat masak-memasak adalah keluarga yang kurang mampu. Sudah dapat dipastikan bahan dan konstruksi bangunan rumah didominasi oleh materi yang bahan dasarnya kayu atau bambu. Kedua, secara geografis letak hawu biasanya berdampingan, bahkan berada di dalam dapur (bagian belakang rumah yang dijadikan tempat masak-memasak). Maka, kurangnya pengalaman akan menyebabkan si pemakai lalai, dan kelalaian itulah yang bukan mustahil akan menjadi penyebab terjadinya kebakaran.

Jadi, bukan bermaksud untuk membantah terlebih menyalahkan, melainkan sedikit mengoreksi dan menambah gagasan karena terdapat argumentasi yang berlebihan berkaitan dengan ancaman merebaknya perambahan hutan oleh masyarakat yang mencari kayu bakar bagi kelestarian ekosistem hutan sehingga dapat menimbulkan bencana banjir dan longsor di musim hujan. Ulah “raja hutan”

Sesungguhnya faktor utama yang menyebabkan terjadinya banjir dan longsor adalah ulah dari para “raja hutan” yang melakukan pembalakan kayu tanpa perhitungan. Walaupun sama-sama mencari kayu, terdapat motivasi yang berbeda bahkan bertentangan. Motivasi si pencari kayu bakar hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masak- memasak sehari-hari dan dalam jumlah sedikit. Sementara motivasi si pembalak hutan adalah motivasi bisnis, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya secara materiil, yang disesuaikan dengan permintaan konsumen dan memiliki harga jual tinggi di pasaran untuk dijadikan bahan bangunan atau industri kerajinan dengan jumlah yang sangat banyak.

Maka, obyek kayu yang ditargetkan bukan dahan dan ranting, terlebih kayu yang sudah mati, melainkan pohon-pohon besar yang berdiri kokoh dan menjadi sumber konservasi air. Hal tersebut dikuatkan dengan data BKSD Jabar wilayah I tentang kawasan hutan konservasi yang rusak dari tahun 1999 sampai 2005 yang menyebutkan bahwa faktor dominan yang mengakibatkan rusaknya hutan konservasi lebih disebabkan oleh ulah “si raja hutan” yang melakukan pembalakan liar.

Secara teoretis, muara penderitaan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan. Hemat penulis, kebijakan mencabut dana subsidi bahan bakar minyak tidak akan berpengaruh besar bagi stabilitas kehidupan sosial jika tingkat kesejahteraan masyarakat berada di atas rata-rata, dengan indikator meningkatnya daya beli masyarakat.

Kita perlu menghargai niat baik pemerintah mengimbangi pencabutan subsidi BBM dengan mengeluarkan kebijakan pengalokasian dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga miskin dan kurang mampu. Namun, kita pun harus jujur mengakui, dikeluarkannya kebijakan tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi terjadinya peningkatan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bahkan sebaliknya, di samping menumbuhkan kebiasaan malas, program BLT juga telah menjadi sumber pemicu lahirnya konflik antarwarga. Di samping itu, tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, program BLT malah menjadi lahan baru untuk melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh pejabat- pejabat di tingkat RT, RW, desa, dan kecamatan. Itulah fakta tidak sanggupnya pemerintah menyelesaikan masalah tanpa menyisakan masalah.

Korupsi

Penulis merasa yakin bahwa muara krisis sosial saat ini adalah krisis ekonomi. Namun, penulis meragukan mampukah pemerintah lebih membuka mata dan melihat faktor utama munculnya krisis ekonomi. Betul bahwa beberapa indikator terjadinya krisis ekonomi adalah hengkangnya para investor yang berujung pada menyempitnya lapangan kerja, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, serta melambungnya harga jual bahan-bahan kebutuhan.

Bercermin pada beberapa indikator terjadinya krisis ekonomi di atas, pertanyaan selanjutnya adalah apa sesungguhnya yang menjadi faktor utama munculnya indikator tersebut? Jawaban dari pertanyaan di atas-mengutip apa yang diungkapkan Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz-adalah korupsi menjadi faktor utama penghambat laju pertumbukan ekonomi.

Tentu saja terdapat hal yang menarik ketika menghubungkan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah dideklarasikan bersama, korupsi dinyatakan sebagai faktor utama penyebab kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi merupakan hal positif bagi suksesnya usaha pengentasan kemiskinan.

Dan, maaf, seandainya pemerintah tidak sanggup memberantas korupsi, bukan mustahil kejadian yang dialami oleh bangsa Zaire dan Nigeria-negara-negara yang menjadi miskin akibat korupsi-juga akan dirasakan oleh Indonesia. Mewabahnya berbagai macam penyakit kurang gizi, seperti busung lapar terlebih kelaparan sudah mulai melanda sebagian wilayah Indonesia.

Padahal, secara geografis Indonesia terletak di tengah-tengah zamrud katulistiwa dengan kandungan kekayaan alam yang sangat melimpah. Namun, mengapa kasus busung lapar dan kelaparan melanda sebagian saudara kita? Jawabnya adalah karena para pengelola negara kita telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara melalui budaya KKN.

Maka, komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal-awal kepemimpinannya melalui gerakan antikorupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi harus diikuti dengan semakin beraninya aparat keamanan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut seluruh pejabat yang teridentifikasi terlibat kasus KKN, yang kemudian disambut oleh idealisme dan kejujuran para penegak hukum, seperti polisi dan lembaga peradilan.

Dengan terus mengobarkan dan mentransformasikan semangat pemberantasan korupsi dalam seluruh segmen kehidupan berbangsa dan bernegara, penulis yakin secara perlahan hal itu dapat mengembalikan stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional, dan menjadi indikator positif bagi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Alumni PMII Kab. Bdg