Hilman Wiranata

Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa musuh terbesar bangsa ini ada dalam dirinya sendiri. Dia adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN, yang sudah menjalar secara struktural dan membudaya dalam seluruh sistem kehidupan sosial budaya. Indikasi begitu akutnya budaya korupsi semakin jelas terungkap dalam data obyektif hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama negara terkorup di Asia Tenggara. Ini sungguh memalukan, terlebih ketika dikaitkan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Tentu lahirnya budaya korupsi yang akut dalam tubuh bangsa Indonesia bukanlah kesalahan Islam atau agama lainnya sebagai sebuah ajaran. Sebab, secara substansi setiap orang mempunyai potensi untuk melakukan korupsi. Mengutip bahasa Louis O Katsoft (1986), secara garis besar diri manusia dibagi ke dalam dua komponen pembentuk utama, yaitu ragawi material yang terorganisasi dan hidup rasional yang menggerakkannya.

Tindakan korupsi merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan ragawi manusia untuk hidup serba berkecukupan. Secara rasional ini menjadi hal yang sangat wajar, namun apakah menjadikan korupsi sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan ragawi dianggap suatu yang wajar? Tentu lain lagi jawabannya.

Banyak cara dan ragam bentuk korupsi-yang maaf-mungkin sering dilakukan oleh kita sebagai seorang manusia, mulai dari korupsi waktu sampai korupsi materi. Namun, tindakan korupsi yang akan berdampak fatal bagi keberlangsungan kehidupan sebuah bangsa adalah korupsi yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dan struktural.

Pembaruan sistem dan moral

Setiap upaya pemberantasan kasus korupsi selalu berakhir dengan kegagalan. Di samping karena belum tertanamnya komitmen dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menangkap dan mengadili para koruptor, juga karena tindakan korupsi sudah menjadi budaya bersama. Celotehan “wajar” melakukan korupsi asal dilakukan secara bersama- sama seakan telah menjadi “ayat” legitimasi untuk melegalkan tindak korupsi.

Beratnya upaya memberantas korupsi di Bumi Pertiwi ini bagaikan mengangkat jaring besar dalam air. Satu simpul jaring diangkat, maka simpul-simpul lainnya ikut terangkat. Pada satu kasus korupsi yang diadili akan banyak pihak yang terlibat. Maka, demi kepentingan bersama, satu sama lain saling mengamankan. Fenomena ini digambarkan dalam sebuah ungkapan Jawa “hana caraka, datasawala, padha jayanya, magabathanga” (sama berjaya dan sama-sama kalau diadili). Sesama koruptor harus saling melindungi, begitu kira-kira penafsirannya.

Upaya membebaskan negara dari cengkeraman budaya korupsi memang bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai komponen bangsa, baik agamawan, budayawan, cendekiawan, dan elemen bangsa lainnya. Yang menarik untuk dicermati adalah pernyataan Ketua MUI Jawa Barat yang diberitakan harian Kompas Jawa Barat Edisi Rabu, 7 Juni 2006, bahwa Ketua MUI Jawa Barat menuntut para koruptor dihukum mati.

Tentu saja tuntutan tersebut didasari atas beberapa alasan. Pertama, tindakan korupsi dianggap lebih kejam daripada pembunuhan. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi jauh lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan. Sebab, tindakan korupsi merupakan bentuk kejahatan yang akan membunuh masyarakat secara luas dengan perlahan-lahan.

Kedua, adalah untuk mengikis budaya korupsi. Perlakukan lembaga hukum dalam mengadili dan memberikan vonis hukuman kepada para koruptor sering kali tidak setimpal dengan dampak sosial yang diakibatkan oleh tindak kejahatan yang mereka lakukan. Bahkan, tidak jarang mereka terbebas dari hukuman. Karena itulah, hukuman mati diharapkan dapat memberikan efek jera bagi seluruh koruptor.

Penulis merasa bangga bahwa di Jawa Barat masih ada pemuka-pemuka agama yang mempunyai kepedulian dan komitmen untuk memberantas korupsi. Namun, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, walaupun hukuman mati masih diberlakukan dalam hukum positif di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Kasus Korupsi, betulkah vonis hukuman mati akan mengurangi volume tindak pidana korupsi? Faktanya, vonis hukuman mati bagi para pengedar besar narkoba ternyata tidak membuat surut peredaran narkoba di Indonesia, bahkan sebaliknya.

Ini berarti keberhasilan atau kegagalan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya ditentukan oleh jenis hukuman yang diberikan. Gagalnya upaya pemberantasan korupsi lebih disebabkan hancurnya sistem dan moral bangsa.

Menurut hemat penulis, ada hal yang lebih prospektif yang harus di jalankan secara konsisten, yaitu mengembalikan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, harus terjadi kesamaan paradigma antara pemerintah sebagai pelaksana kehidupan bernegara dan rakyat sebagai subyek kehidupan warga bangsa.

Gerakan rakyat

Dalam perspektif ini, terdapat dua arus gerakan besar yang harus diharmonikan dalam pemberantasan korupsi, yaitu gerakan yang dimotori oleh pengusaha atau pemerintah (top down) dan gerakan yang dimotori oleh rakyat (bottom up). Konvergensi dua kekuatan ini akan memberi jaminan bagi suksesnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Gerakan top down adalah upaya yang dilakukan pemerintah dengan memosisikan aparat penegak hukum sebagai eksekutor gerakannya. Agar gerakan pemberantasan korupsi ini berhasil, maka aparat penegak hukum harus benar-benar mengacu dan berpegang teguh pada prinsip- prinsip dasar undang-undang yang berlaku.

Gerakan bottom up adalah gerakan yang dimotori oleh kekuatan rakyat. Terciptanya gerakan seperti ini meniscayakan rakyat telah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Akselerasi partisipasi rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi diwujudkan dalam bentuk kontrol atas semua program pemerintah agar berjalan transparan.

Maka, lembaga-lembaga kultural seperti organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempunyai tanggung jawab untuk mengagendakan program-program yang diorientasikan bagi pendidikan, pendampingan, penyadaran, dan pemberdayaan rakyat.

Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Fakta ada beberapa agenda pemberantasan tindak pidana korupsi yang berakhir dengan kegagalan seharusnya kita sikapi dengan arif dan bijaksana dengan tetap berpegang teguh pada dasar hukum yang berlaku dalam negara kita.

Selain pembaruan sistem, gerakan pemberantasan korupsi juga harus dikuatkan dengan gerakan pembaruan moral. Kita menyadari bahwa budaya konsumerisme telah memorakporandakan moral bangsa ini. Dalam hal ini organisasi-organisasi keagamaan harus benar-benar lebih intensif membina dan menumbuhkan kembali kesadaran moral “bangsa Timur” dalam kehidupan sosial.

Apa yang telah dideklarasikan NU dan Muhammadiyah sebagi ormas terbesar di Indonesia untuk bahu-membahu memberantas korupsi janganlah sebatas wacana, terlebih bargaining politik, tetapi harus diimplementasikan dalam bentuk praksis. Pada wilayah pembaruan moral inilah organisasi-organisasi keagamaan mempunyai andil besar dalam upaya pemberantasan korupsi.

Maka, saran untuk menimbang kembali vonis hukuman mati bagi koruptor bukan berarti cerminan sikap egosentris, terlebih sarat dengan kepentingan politik, namun untuk lebih menegaskan bahwa yang harus diperbarui bukan bentuk hukuman, melainkan sistem penegakan hukum dan moral manusianya. Wallahulmuaffieq illa aqwamith tharieq.

*alumni PMII kab Bandung