Sikap PMII Kabupaten Bandung

Innalillahi wainnailaihi rajiun. Tragedi berdarah yang mengorbankan rakyat kecil di negeri ini kembali terulang. Sebegitu mudah lemparan dan desingan peluru aparat militer bersenjata bertubi-tubi melumpuhkan warga desa. Sungguh memilukan dan menyakitkan. Padahal, yang menjadi perjuangan rakyat kecil tersebut sederhana, hanya untuk mempertahankan hidup di tengah impitan ekonomi dan kesengsaraan yang mereka alami.

Tanah menjadi awal persengketaan antara aparat dan warga masyarakat. Konon tanah tersebut akan dijadikan sebagai pangkalan militer. Namun, fakta menunjukkan bahwa tanah tersebut disewakan untuk perkebunan tebu dan mangga. Sungguh ironis, di tengah ingar-bingar reformasi TNI-mengembalikan peran dan fungsi TNI sebagai pembela negara, menjauhkan TNI dari segala bentuk praktik bisnis, penyelesaian berbagai bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan TNI pada masa lalu-tragedi berdarah di Pasuruan ini terjadi.

Peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa proses reformasi TNI belum menjadi komitmen utama yang tulus dilaksanakan TNI secara institusi. Di negeri mana pun kekerasan yang dilakukan aparat negara tidaklah dibenarkan. Jelas tragedi tersebut dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Berangkat dari peristiwa yang terjadi, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bandung turut prihatin atas tragedi penembakan warga oleh oknum marinir TNI yang terjadi di Desa Alas Tlogo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tersebut.

Tragedi tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM sehingga aparat yang berwenang harus mengusut peristiwa itu hingga tuntas. Untuk menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan kedaulatan hukum, sudah semestinya proses peradilannya dilakukan di peradilan sipil, bukan peradilan militer. Pemerintah juga dituntut untuk segera menyelesaikan berbagai bentuk sengketa tanah yang melibatkan militer dan rakyat. Ini dimaksudkan agar tindak kekerasan dan jatuhnya kembali korban akibat penyelesaian sengketa tanah terkatung-katung tidak terulang kembali.

Harapan kita, proses demokratisasi yang sedang kita perjuangkan tidak dicederai oleh kekerasan militer dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah selaku penguasa politik untuk memikirkan dan mengimplementasikan strategi penyelesaian tragedi ini secara menyeluruh, jujur, transparan, dan mementingkan rakyat yang dikorbankan.

EDI RUSYANDI Ketua Umum PC PMII Kabupaten Bandung

Kompas Jabar, 14 Juni 2007